PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan program bantuan pangan
nontunai guna memberikan pilihan dan kendali kepada
keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan
pangan, perlu melaksanakan program sembako;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial
tentang Pelaksanaan Program Sembako;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1517);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015
tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial
pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan
Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 75);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM SEMBAKO.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang,
atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau
masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan
terhadap risiko sosial.
2. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya
disebut e-warong adalah unit usaha di bidang
perdagangan sembako yang bekerja sama dengan bank
penyalur dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai
tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial.
3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat
KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima
manfaat program sembako.
4. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut
BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara
nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM
melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk
- 4 -
membeli bahan pangan yang telah ditentukan di ewarong.
5. Program Sembako adalah program Bantuan Sosial
pangan yang merupakan pengembangan dari program
BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan
pangan.
6. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat
dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial
untuk menampung dana Program Sembako yang akan
disalurkan kepada KPM.
7. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS
adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang
elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan
sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
8. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut
KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk,
tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam
melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk
meningkatkan pendapatan keluarga.
9. Aplikasi Pembelanjaan adalah sistem informasi yang
memuat transaksi berupa jenis, jumlah, dan harga
pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan
tahapan penyaluran berupa point of sale yang dikelola
oleh Bank Penyalur dan dipergunakan oleh e-warong
dalam penyaluran Program Sembako.
10. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara yang selanjutnya disebut aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka
memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan
dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai
dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan
berbasis web.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.
Pasal 2
(1) Program Sembako bertujuan untuk:
a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui
pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang
kepada KPM;
c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran,
tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat
harga, dan tepat administrasi; dan
d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali
kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
(2) Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:
a. ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai
mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan
kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
b. peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari
KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;
c. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
d. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan
perbankan;
e. transaksi nontunai;
f. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha
mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
g. pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan
gizi.
Pasal 3
(1) KPM merupakan keluarga yang telah tercantum dalam
data terpadu kesejahteraan sosial.
(2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan untuk peserta program keluarga harapan
yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
Pasal 4
(1) Program Sembako disalurkan di lokasi dengan kriteria:
a. tersambung dengan jaringan internet atau sinyal
telekomunikasi; dan/atau
- 6 -
b. terdapat e-warong dan memiliki mesin electronic
data capture atau sejenisnya.
(2) Dalam hal lokasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyaluran Program
Sembako dilaksanakan dengan mekanisme khusus.
(3) Dalam hal lokasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b,
penyaluran Program Sembako dilaksanakan dengan
mekanisme alternatif.
BAB II
E-WARONG
Pasal 5
(1) E-warong merupakan tempat pembelian bahan pangan
Program Sembako yang ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan kriteria tertentu.
(2) E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan oleh Bank Penyalur dan/atau masyarakat.
(3) E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dibatasi jumlahnya di setiap desa/kelurahan/nama lain.
(4) E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari:
a. KUBE dan kewirausahaan sosial binaan
Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi,
atau dinas sosial daerah kabupaten/kota yang
bergerak di bidang perdagangan sembako;
b. usaha mikro, kecil, dan menengah bergerak di
bidang perdagangan sembako yang dilakukan oleh
koperasi, toko/warung kelontong, toko/warung
sembako, atau pesantren/lembaga sosial keagamaan
lainnya; atau
c. agen bank yang bergerak di bidang perdagangan
sembako.
(5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:
a. memiliki sumber penghasilan utama setiap hari yang
berasal dari kegiatan usaha yang menjual bahan
pangan dengan lokasi usaha tetap;
b. menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan
bermeterai cukup untuk menjual bahan pangan
dengan harga berdasarkan hasil pemantauan harga
pangan di wilayah setempat oleh organisasi
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
perdagangan daerah kabupaten/kota atau
berdasarkan harga barang sekitar e-warong;
c. menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan
bermeterai cukup untuk mengantarkan bahan
pangan kepada KPM lanjut usia yang tidak bisa
meninggalkan ranjang/tempat tidurnya (bedridden)
dan KPM penyandang disabilitas berat tanpa
dikenakan biaya antar.
d. menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai
cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh aparatur
sipil negara, pegawai Bank Penyalur, lurah atau
kepala desa atau nama lain, pegawai kelurahan atau
pegawai/perangkat desa atau nama lain, tenaga
pelaksana Program Sembako, sumber daya manusia
program keluarga harapan, anggota badan
permusyawaratan kelurahan atau desa atau nama
lain; dan
e. menyatakan dalam surat pernyataan bermeterai
cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh badan
usaha milik negara, badan usaha milik desa beserta
unit usahanya.
Pasal 6
(1) E-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
bertugas:
a. menyediakan dan menjamin bahan pangan yang
berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM;
b. menyediakan dan menjual bahan pangan lokal;
c. menjual bahan pangan kepada KPM sesuai dengan
hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat
oleh perangkat daerah penyelenggara urusan
perdagangan daerah kabupaten/kota atau
berdasarkan harga barang di sekitar e-warong;
d. menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh
Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM;
e. menyalurkan Bantuan Sosial lainnya yang
ditentukan oleh Kementerian Sosial;
f. memberikan pelayanan prima kepada KPM yang
akan melakukan pembelian bahan pangan;
g. menginformasikan kepada KPM mengenai pembelian
bahan pangan dapat dilakukan setiap hari atau
sesuai dengan jadwal;
h. menampilkan harga bahan pangan yang dijual
kepada KPM dan mudah dilihat oleh KPM;
i. memasang poster logo sebagai penanda e-warong
Program Sembako;
j. menyediakan timbangan untuk menjual bahan
pangan dan menimbang bahan pangan tersebut
dihadapan KPM saat pembelian sesuai dengan
permintaan KPM;
k. timbangan sebagaimana dimaksud pada huruf j
harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh
instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
l. menyimpan bukti transaksi KPM berupa kertas
struk dari mesin electronic data capture atau
menyimpan data transaksi penjualan kepada KPM
melalui aplikasi berbasis telepon genggam atau
telepon pintar dan sejenisnya;
m. mencatat KPM yang berbelanja dalam bentuk daftar
hadir;
n. berkoordinasi dengan pendamping sosial bantuan
sosial pangan untuk pelaporan realisasi penyaluran
Program Sembako dan permasalahan dalam
penyaluran Program Sembako;
o. menyampaikan data transaksi jenis, jumlah, dan
harga pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai
dengan tahapan penyaluran kepada Kementerian
Sosial melalui Aplikasi Pembelanjaan atau melalui
aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon
pintar dan sejenisnya;
p. mendokumentasikan setiap transaksi pembelanjaan
bahan pangan yang dilakukan oleh KPM dengan
memfoto KPM, kartu tanda penduduk elektronik
milik KPM, KKS milik KPM, dan bahan pangan yang
dibeli KPM; dan
q. menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh
Bank Penyalur dan/atau Kementerian Sosial yang
berkaitan dengan Program Sembako.
(2) Dalam hal Aplikasi Pembelanjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf o belum tersedia, penyampaian data
rekapitulasi transaksi jenis, jumlah, dan harga pembelian
bahan pangan oleh KPM sesuai dengan tahapan
penyaluran kepada Kementerian Sosial melalui
pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
Pasal 7
E-warong dalam menyediakan bahan pangan untuk dijual
kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
memiliki kebebasan untuk menentukan sumber bahan
pangan.
Pasal 8
(1) E-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang
untuk:
a. memaksa KPM melakukan pembelian bahan pangan
tertentu dan dalam jumlah tertentu;
b. menjual bahan pangan dalam bentuk paket;
c. menjual bahan pangan selain yang telah ditentukan
kepada KPM;
d. menerima penukaran bahan pangan yang telah
dibeli oleh KPM dalam bentuk uang atau bukan
bahan pangan yang telah ditentukan;
e. menerima pencairan bantuan Program Sembako
dalam bentuk uang oleh KPM;
f. menyimpan KKS milik KPM baik sebelum maupun
setelah pencairan;
g. mengintimidasi KPM;
h. hanya buka pada saat pencairan Program Sembako
atau musiman; dan/atau
i. meminjamkan mesin electronic data capture atau
sejenisnya kepada pihak lain untuk pencairan
bantuan Program Sembako.
(2) E-warong yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa penonaktifan sebagai e-warong penyalur Program
Sembako.
Pasal 9
(1) Calon e-warong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran
Program Sembako mendaftarkan diri ke Bank Penyalur,
Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, atau
dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagai e-warong.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara dalam jaringan atau luar
jaringan.
(3) Bank Penyalur bersama Kementerian Sosial, dinas sosial
daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi
calon e-warong sesuai dengan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) serta
mengusulkannya kepada Menteri.
(4) Calon e-warong yang lulus seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai e-warong oleh
Menteri.
(5) E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dipublikasikan melalui laman Kementerian Sosial.
Pasal 10
Kementerian Sosial melalui direktorat jenderal yang
menangani Program Sembako melakukan kerja sama dengan
Bank Penyalur, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial
daerah kabupaten/kota mengenai pengelolaan dan
pengawasan e-warong untuk menjamin pelaksanaan Program
Sembako.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai e-warong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
BAB III
BANK PENYALUR
Pasal 12
Bank Penyalur bertugas:
a. membuka pendaftaran calon e-warong sesuai dengan
kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh
Kementerian Sosial;
b. bersama-sama dengan direktorat yang menangani
Program Sembako sesuai dengan wilayah kerja, dinas
sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah
kabupaten/kota memastikan ketersediaan e-warong
dengan jumlah sebaran yang memadai;
c. bersama-sama dengan direktorat yang menangani
Program Sembako sesuai dengan wilayah kerja, dinas
sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah
kabupaten/kota melakukan seleksi terhadap calon
e-warong sesuai dengan asal dan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5);
d. bersama-sama dengan direktorat yang menangani
Program Sembako sesuai dengan wilayah kerja, dinas
- 12 -
sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah
kabupaten/kota mengajukan usulan calon e-warong
hasil seleksi ke Menteri;
e. melakukan penerbitan atau pencetakan KKS sesuai
dengan data KPM yang berhasil dibukakan rekening
kolektif yang diserahkan oleh direktorat jenderal yang
menangani pelaksanaan Program Sembako;
f. melakukan sosialisasi dan edukasi secara tatap muka
atau virtual mengenai Program Sembako bersama dinas
sosial daerah kabupaten/kota, tenaga pelaksana program
sembako, camat, dan perangkat desa/aparatur
kelurahan kepada e-warong dan KPM;
g. secara bersama-sama dengan dinas sosial daerah
kabupaten/kota atau secara mandiri melakukan
distribusi KKS kepada KPM;
h. mendampingi KPM melakukan aktivasi KKS;
i. menyalurkan dana Program Sembako ke rekening
e-wallet atau sejenisnya atas nama KPM sesuai dengan
instruksi dari direktorat jenderal yang menangani
pelaksanaan Program Sembako;
j. menyediakan mesin electronic data capture atau
sejenisnya yang berfungsi sebagai alat transaksi Program
Sembako di setiap e-warong dan memastikan
keberfungsian mesin electronic data capture atau
sejenisnya secara berkala;
k. menyediakan kertas cetak resi atau foto transaksi
di aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar
sebagai bukti transaksi Program Sembako;
l. melakukan rekonsiliasi penyaluran Program Sembako
dengan Kementerian Sosial melalui direktorat jenderal
yang menangani pelaksanaan Program Sembako;
m. menugaskan cabang Bank Penyalur di daerah
kabupaten/kota untuk melakukan rekonsiliasi
penyaluran Program Sembako dengan dinas sosial
daerah kabupaten/kota; dan
n. melakukan pemantauan dan pengawasan kepada
e-warong baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
- 13 -
sama dengan direktorat yang menangani Program
Sembako sesuai dengan wilayah kerja, dinas sosial
daerah provinsi, dan dinas sosial daerah
kabupaten/kota;
o. mengevaluasi e-warong yang tidak melaksanakan
ketentuan Peraturan Menteri ini;
p. memberikan sanksi administratif kepada e-warong sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
q. memberikan laporan mengenai jumlah e-warong yang
aktif dan nonaktif kepada direktur yang menangani
pelaksanaan Program Sembako sesuai dengan wilayah
kerja;
r. memastikan tidak ada pihak lain di luar e-warong yang
dapat melakukan proses pencairan Program Sembako;
s. membuat Aplikasi Pembelanjaan dan sistem informasi
pelaporan permasalahan dalam penyaluran Program
Sembako;
t. mengembangkan sistem yang dapat menolak transaksi
pembelian barang selain bahan pangan yang telah
ditetapkan Kementerian Sosial; dan
u. bersama-sama dengan Kementerian Sosial
mengembangkan aplikasi berbasis telepon genggam atau
telepon pintar untuk mengakomodir penggunaan
Gerbang Pembayaran Nasional dan QR Code Indonesian
Standard dalam pelaksanaan Program Sembako.
Pasal 13
(1) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
melakukan kerja sama dengan e-warong.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Bank
Penyalur dengan e-warong dalam rangka penyaluran
Program Sembako.
(3) Perjanjian kerja sama antara Bank Penyalur dengan
e-warong, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tugas
e-warong dan Bank Penyalur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 12.
b. kesepakatan pelaksanaan prinsip Program Sembako;
c. sanksi;
d. adendum;
e. jangka waktu; dan
f. penutup.
Pasal 14
Bank Penyalur dalam penyaluran Program Sembako dilarang
untuk:
a. mengancam atau memaksa KPM untuk:
1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong;
dan/atau
3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu atau
dalam bentuk yang telah dipaketkan di e-warong.
b. mengarahkan, memberikan ancaman atau memaksa
e-warong memilih pemasok bahan pangan;
c. menjadi e-warong;
d. memberikan mesin electronic data capture atau
sejenisnya yang berfungsi sebagai alat transaksi Program
Sembako kepada pihak lain selain dari e-warong;
e. membatasi jumlah e-warong; dan/atau
f. menjadi pemasok bahan pangan di e-warong.
BAB IV
MEKANISME PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO
Pasal 15
(1) Menteri menetapkan jumlah alokasi KPM secara nasional
setiap tahun.
(2) Alokasi KPM secara nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan target jumlah KPM yang akan
diberikan bantuan Program Sembako setiap tahun
anggaran.
(3) Jumlah KPM untuk setiap daerah kabupaten/kota
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir
Miskin yang menangani Program Sembako berdasarkan
data terpadu kesejahteraan sosial.
(4) Penetapan jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan jumlah KPM untuk setiap daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada dinas sosial daerah provinsi, dinas
sosial daerah kabupaten/kota, dan Bank Penyalur.
(5) Berdasarkan jumlah KPM secara nasional yang
ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan jumlah KPM untuk setiap daerah
kabupaten/kota yang ditetapkan Direktur Jenderal
Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), satuan kerja yang melaksanakan tugas dan
fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan
sosial menyampaikan daftar calon KPM kepada dinas
sosial daerah kabupaten/kota melalui sistem informasi
kesejahteraan sosial.
(6) Daftar calon KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus diperiksa dan dilengkapi dengan variabel untuk
keperluan pembukaan rekening calon KPM oleh dinas
sosial daerah kabupaten/kota.
(7) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling
sedikit memuat:
a. nama calon pemegang KKS/pengurus KPM;
b. nomor induk kependudukan dari pemegang
KKS/pengurus KPM yang telah padan dengan nomor
induk kependudukan dari Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri;
c. nomor kartu keluarga yang telah padan dengan
nomor kartu keluarga dari Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri;
d. tempat lahir dari pemegang KKS/pengurus KPM;
e. tanggal lahir dari pemegang KKS/pengurus KPM;
f. nama gadis ibu kandung dari pemegang
KKS/pengurus KPM;
g. nama kepala keluarga KPM;
h. nama anggota keluarga lainnya dari KPM;
i. alamat tinggal KPM berdasarkan kartu tanda
penduduk; dan
j. kode wilayah daerah provinsi, daerah
kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan/nama
lain berdasarkan kartu tanda penduduk KPM
Program Sembako.
(8) Dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) melakukan finalisasi terhadap
daftar calon KPM dan melaporkan melalui sistem
informasi kesejahteraan sosial.
(9) Hasil finalisasi daftar calon KPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) disampaikan oleh satuan kerja yang
melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan data
terpadu kesejahteraan sosial kepada direktorat jenderal
yang menangani pelaksanaan Program Sembako.
(10) Direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan
Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
menetapkan data KPM berupa nama, alamat, dan
identitas lainnya, berdasarkan data yang disampaikan
satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang
pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.
(11) Data KPM yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal
yang menangani pelaksanaan Program Sembako
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diserahkan
kepada Bank Penyalur dan dinas sosial daerah
kabupaten/kota.
Pasal 16
Mekanisme penyaluran Program Sembako dilakukan melalui
tahapan:
a. registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM;
b. edukasi dan sosialisasi;
c. penyaluran; dan
- 17 -
d. pembelian barang.
Pasal 17
(1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi
pembukaan rekening, penerbitan atau pencetakan KKS,
aktivasi, dan distribusi KKS.
(2) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Bank Penyalur setelah menerima data KPM dari
direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan Program
Sembako.
Pasal 18
(1) Registrasi dan/atau pembukaan rekening KPM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus
diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah data KPM yang merupakan data KPM perluasan
diterima oleh Bank Penyalur.
(2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan penerbitan atau pencetakan KKS atas nama
KPM perluasan yang telah berhasil dibukakan rekening
secara kolektif.
Pasal 19
(1) Dalam hal KPM telah memiliki rekening untuk Bantuan
Sosial/KPM existing, KPM harus menggunakan rekening
Bantuan Sosial yang ada untuk menerima Program
Sembako.
(2) Bank Penyalur melakukan pemeriksaan atau pemadanan
data paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah data KPM
existing diterima oleh Bank Penyalur.
(3) Dalam hal data KPM existing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengalami perubahan berdasarkan hasil
koordinasi antara satuan kerja yang melaksanakan tugas
dan fungsi bidang pengelolaan data terpadu
kesejahteraan sosial dengan Bank Penyalur atau pos
penyalur diserahkan kepada Direktorat Jenderal
Penanganan Fakir Miskin untuk ditetapkan dan
disampaikan kembali kepada Bank Penyalur.
Pasal 20
(1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf b ditujukan kepada:
a. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota;
b. perangkat kecamatan, kelurahan/desa/nama lain,
atau pendamping sosial Bantuan Sosial pangan;
c. e-warong; dan
d. KPM.
(2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan tatap muka atau melalui
media:
a. elektronik, termasuk aplikasi berbasis telepon
genggam atau telepon pintar;
b. cetak;
c. sosial; dan/atau
d. dalam jaringan atau online.
(3) Materi edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. kebijakan dan Program Sembako;
b. prinsip pelaksanaan Program Sembako;
c. mekanisme pelaksanaan Program Sembako;
d. produk dan tata cara penggunaan KKS untuk
Program Sembako;
e. tata cara penyampaian pengaduan; dan
f. pentingnya pemenuhan gizi untuk mencegah
stunting melalui pemanfaatan bantuan Program
Sembako.
Pasal 21
(1) Penyaluran dana Program Sembako sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan oleh
Bank Penyalur.
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan aplikasi OM-SPAN.
(3) Aplikasi OM-SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai
mekanisme konfirmasi dan penyampaian informasi
penyaluran Bantuan Sosial program BPNT/Program
Sembako yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang
menangani perbendaharaan di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
(4) Proses penyaluran dana Program Sembako sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
Pasal 22
(1) Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf d merupakan pembelian bahan pangan
yang dilaksanakan setelah KPM menerima dana bantuan
Program Sembako yang besaran nilai bantuan ditetapkan
oleh Menteri dengan disesuaikan kemampuan keuangan
negara.
(2) Dana bantuan Program Sembako sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pembelian
bahan pangan dan tidak dapat ditukar dengan uang
tunai.
Pasal 23
(1) Dalam hal lokasi penyaluran Program Sembako
merupakan wilayah dengan mekanisme alternatif, KPM
dapat mengambil uang tunai untuk dibelikan bahan
pangan yang ditentukan.
(2) Penyaluran Program Sembako di wilayah dengan
menggunakan mekanisme alternatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktorat
jenderal yang menangani pelaksanaan Program Sembako.
(3) Penyaluran Program Sembako di wilayah dengan
mekanisme alternatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh direktur yang menangani
pelaksanaan Program Sembako selaku kuasa pengguna
anggaran bekerja sama dengan Bank Penyalur atau pos
penyalur.
(4) Kerja sama antara direktorat yang menangani
pelaksanaan Program Sembako dengan pos penyalur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pasal 24
(1) Bahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1) harus memenuhi prinsip gizi seimbang.
(2) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki kandungan:
a. karbohidrat;
b. protein hewani;
c. protein nabati; dan/atau
d. vitamin dan mineral.
(3) Kandungan karbohidrat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
a. beras;
b. sagu;
c. kentang;
d. jagung;
e. singkong; atau
f. bahan pangan kandungan karbohidrat lain sesuai
dengan kearifan lokal.
(4) Kandungan protein hewani sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
a. daging;
b. telur;
c. ikan; atau
d. bahan pangan kandungan protein hewani lain
sesuai dengan kearifan lokal.
(5) Kandungan protein nabati sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
a. kacang-kacangan;
b. tempe;
c. tahu; atau
d. bahan pangan kandungan protein nabati lain sesuai
dengan kearifan lokal.
(6) Kandungan vitamin dan mineral sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
a. sayuran; dan/atau
b. buah-buahan.
(7) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bahan segar dan bukan produk olahan.
(8) Bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diutamakan berasal dari bahan pangan produksi daerah
setempat.
Pasal 25
(1) Pemanfaatan bahan pangan oleh KPM dapat digunakan
untuk pemenuhan gizi dalam rangka pencegahan
stunting.
(2) Pemanfaatan bahan pangan oleh KPM untuk pencegahan
stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada KPM yang memiliki bayi berusia diatas
6 (enam) bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun.
Pasal 26
(1) Pembelian bahan pangan oleh KPM di e-warong
menggunakan dana rekening e-wallet atau sejenisnya
atas nama KPM dan dapat dilakukan setiap saat sesuai
dengan kebutuhan KPM.
(2) Pembelian bahan pangan oleh KPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pertama kali
setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.
(3) Dalam hal lokasi penyaluran Program Sembako
merupakan wilayah dengan mekanisme khusus,
pembelian bahan pangan dapat dilakukan secara luar
jaringan atau offline sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan oleh Bank Penyalur dan dinas sosial daerah
kabupaten/kota.
(4) Wilayah dengan mekanisme khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan daerah
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Penanganan Fakir Miskin.
(5) Mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir
Miskin.
Pasal 27
(1) KPM dapat membelanjakan seluruh dana bantuan yang
diterimanya di KKS pada e-warong.
(2) Pembelanjaan dana bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam batas waktu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) KPM dilarang membeli bahan pangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24.
(4) KPM dan e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyimpan semua kertas cetak resi transaksi
pembelanjaan sebagai dokumen pertanggungjawaban.
(5) Dalam hal kertas cetak resi tidak ada, bukti transaksi
pembelanjaan dapat diganti dengan nota pembelian yang
paling sedikit memuat:
a. jenis bahan pangan;
b. harga;
c. jumlah bahan pangan yang dibeli; dan
d. waktu transaksi.
(6) Dalam hal kondisi tertentu, KPM dapat membelanjakan
sebagian atau seluruh dana bantuan yang diterimanya.
(7) Kondisi tertentu dimana KPM dapat membelanjakan
sebagian atau seluruh dana bantuan yang diterimanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh
Menteri.
(8) Dalam penyaluran dana bantuan Program Sembako, KPM
dilarang untuk:
a. menggunakan dana bantuan Program Sembako
untuk pembelian barang selain yang telah
ditetapkan;
b. menukar dana bantuan Program Sembako dengan
uang tunai; dan
c. memberikan informasi yang tidak benar, tidak jelas
dan tidak jujur dalam penggunaan dana bantuan
Program Sembako di e-warong.
Pasal 28
Penyaluran dana bantuan Program Sembako di wilayah
dengan mekanisme alternatif, bantuan Program Sembako
diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui
pos penyalur.
Pasal 29
(1) Dalam penyaluran dana bantuan Program Sembako,
Bank Penyalur membuat dan menyampaikan laporan
kepada direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan
Program Sembako.
(2) Bank Penyalur di daerah kabupaten/kota menyampaikan
laporan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota
dengan tembusan disampaikan kepada direktorat
jenderal yang menangani pelaksanaan Program Sembako.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi:
a. jumlah KPM yang telah teregistrasi dan
mendapatkan rekening e-wallet atau sejenisnya atas
nama KPM dan jumlah KPM yang gagal registrasi
beserta keterangan penyebab tidak/gagal registrasi;
b. jumlah dana yang disalurkan ke rekening e-wallet
atau sejenisnya atas nama KPM;
c. data KKS yang terdistribusi maupun yang tidak
terdistribusi;
d. data KPM yang tidak melakukan transaksi;
e. daftar e-warong yang sudah ditetapkan;
f. daftar e-warong yang dinonaktifkan;
g. jumlah dana yang tersisa pada rekening e-wallet
atau sejenisnya atas nama KPM; dan
h. jumlah dana yang bermasalah atau tertunda.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit meliputi:
a. KKS yang berhasil dan gagal didistribusikan beserta
penyebabnya; dan
b. data terkait permasalahan/pengaduan pelaksanaan
Program Sembako yang diterima Bank Penyalur di
daerah dan tindak lanjutnya.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan atau sesuai dengan
kebutuhan.
(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sistem
informasi dalam jaringan atau dashboard dan terintegrasi
dengan sistem informasi.
(7) Sistem informasi dalam jaringan atau dashboard
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga dapat diakses
oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan
persetujuan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
(8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan
Program Sembako dapat memerintahkan kepada Bank
Penyalur untuk membekukan sementara rekening
e-wallet atau sejenisnya atas nama KPM dan
menyetorkan kembali dana Program Sembako ke
rekening kas negara.
(9) Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan
Program Sembako dapat memerintahkan kepada Bank
Penyalur untuk membekukan sementara rekening
e-wallet atau sejenisnya atas nama KPM berdasarkan
laporan dari satuan kerja yang melaksanakan tugas dan
fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan
sosial dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(10) Pembekuan sementara rekening e-wallet atau sejenisnya
atas nama KPM dan penyetoran kembali dana Program
Sembako ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dan ayat (9) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran
Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
sampai dengan Pasal 29 ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Penanganan Fakir Miskin.
BAB V
MEKANISME PENGGANTIAN KPM
Pasal 31
(1) Penggantian KPM dapat dilakukan sepanjang terjadi
perubahan data.
(2) Penggantian KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan karena KPM:
a. pindah alamat;
b. tidak ditemukan di alamat;
c. meninggal dunia;
d. sudah mampu secara ekonomi;
e. menolak menerima bantuan;
f. memiliki kepesertaan ganda; atau
g. menjadi pekerja migran Indonesia sebelum
melakukan aktivasi KKS.
(3) Penggantian KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan melalui musyawarah
desa/kelurahan/nama lain dan/atau mengikuti proses
usulan data baru sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan data terpadu
kesejahteraan sosial.
(4) Mekanisme verifikasi dan validasi penggantian KPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 32
(1) Mekanisme penggantian KPM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan:
a. bupati/wali kota menyampaikan data KPM yang
telah dinonaktifkan dari data penerima Program
Sembako kepada Menteri melalui satuan kerja yang
melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan
data terpadu kesejahteraan sosial melalui sistem
informasi kesejahteraan sosial;
b. bupati/wali kota menyampaikan usulan
penggantian KPM kepada Menteri melalui satuan
kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang
pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial;
c. usulan penggantian KPM harus bersumber dari data
terpadu kesejahteraan sosial;
d. data pengganti KPM dilaporkan oleh bupati/wali
kota kepada gubernur;
e. usul penggantian KPM disertai surat keputusan
penggantian KPM dari bupati/wali kota yang
memuat data nama, alamat, nomor induk
kependudukan dan/atau identitas lainnya yang
ditentukan melalui sistem informasi kesejahteraan
sosial; dan
f. usul penggantian KPM dilakukan melalui sistem
informasi kesejahteraan sosial.
(2) Usulan penggantian KPM yang diterima oleh Menteri
melalui satuan kerja yang melaksanakan tugas dan
fungsi bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi
bidang pengelolaan data terpadu kesejahteraan
sosial menyerahkan data usulan penggantian KPM
yang telah diverifikasi dan validasi kepada direktorat
yang menangani pelaksanaan Program Sembako;
b. Direktur yang menangani pelaksanaan Program
Sembako selaku kuasa pengguna anggaran
menetapkan KPM pengganti;
c. Direktorat yang menangani pelaksanaan Program
Sembako menyampaikan penetapan KPM pengganti
kepada Bank Penyalur dengan tembusan kepada
dinas sosial daerah kabupaten/kota dan bupati/wali
kota yang mengusulkan;
d. Direktorat yang menangani pelaksanaan Program
Sembako melaporkan penetapan KPM pengganti
kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
dan
e. penetapan KPM pengganti dijadikan dasar untuk
penyaluran Program Sembako pada tahap
berikutnya.
Pasal 33
(1) Penggantian pemegang KKS dapat dilakukan dalam hal:
a. pindah alamat;
b. tidak ditemukan di alamat;
c. meninggal dunia;
d. menjadi pekerja migran Indonesia;
e. mengalami disabilitas mental sehingga kebutuhan
hidupnya bergantung sepenuhnya pada orang lain;
atau
f. mendapatkan putusan vonis yang telah berkekuatan
hukum tetap.
(2) Pemegang KKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diganti oleh ahli waris atau anggota keluarganya yang
sah dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan
sosial.
(3) Ahli waris atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat menerima Program Sembako yang
telah disalurkan dengan melampirkan kartu keluarga
dan surat keterangan dari lurah/kepala desa/nama lain.
(4) Penggantian pemegang KKS menjadi atas nama ahli waris
atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai dengan mekanisme penggantian
KPM.
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggantian
KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan
Pasal 33 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir
Miskin.
BAB VI
TENAGA PELAKSANA PROGRAM SEMBAKO
Pasal 35
(1) Tenaga pelaksana Program Sembako terdiri atas:
a. koordinator daerah kabupaten/kota bantuan
Program Sembako; dan
b. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
(2) Tenaga pelaksana Program Sembako sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga pelaksana
Bantuan Sosial pangan.
(3) Koordinator daerah kabupaten/kota bantuan Program
Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diutamakan berasal dari pekerja sosial.
(4) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari sumber daya
manusia kesejahteraan sosial.
(5) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
b. pekerja sosial masyarakat;
c. pengurus karang taruna;
d. penyuluh sosial masyarakat; dan/atau
e. potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.
(6) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan yang berasal
dari sumber daya manusia kesejahteraan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan
dokumen penetapan pengangkatan dari pejabat yang
berwenang.
(7) Direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan
Program Sembako dan dinas sosial daerah provinsi
melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta
penilaian kinerja dan kompetensi kepada koordinator
daerah kabupaten/kota bantuan Program Sembako dan
pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.
Pasal 36
(1) Koordinator daerah kabupaten/kota bantuan Program
Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf a bertugas:
a. mengoordinasikan pelaksanaan verfikasi dan
validasi data KPM dengan memberikan
pendampingan dalam pengumpulan data dan
dokumentasi sesuai dengan ketentuan pelaksanaan
Program Sembako;
b. mengoordinasikan pelaksanaan registrasi dan/atau
aktivasi rekening Program Sembako;
c. mengoordinasikan pelaksanaan penyaluran Program
Sembako dengan Bank Penyalur dan dinas sosial
daerah kabupaten/kota;
d. mengoordinasikan pendamping sosial Bantuan
Sosial pangan dalam pengawasan terhadap e-warong
agar sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Program
Sembako;
e. mengoordinasikan pengelolaan kepastian dan
keakuratan data terkait semua aspek pada Program
Sembako;
f. mengoordinasikan pelaksanaan edukasi Program
Sembako agar dapat dipahami dengan baik oleh
KPM, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan,
dan pihak terkait;
g. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Program
Sembako agar dapat dikenal dan diketahui dengan
baik oleh masyarakat;
h. mengoordinasikan penyaluran Program Sembako
di kabupaten/kota agar sesuai dengan prinsip 6T
(tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat
kualitas, tepat harga, dan tepat administarsi);
i. mengoordinasikan pemantauan atas pelaporan
e-warong mengenai bantuan Program Sembako yang
telah disalurkan kepada KPM melalui sistem
informasi yang tersedia;
j. menyusun laporan bulanan yang meliputi capaian,
kendala, dan hasil pengawasan terhadap e-warong
dalam penyaluran Program Sembako;
k. memfasilitasi dinas sosial daerah kabupaten/kota
dalam menyusun laporan pelaksanaan dan
penyaluran Program Sembako;
l. mengoordinasikan pertemuan bulanan para
pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dengan
dinas sosial daerah kabupaten/kota agar tercipta
komunikasi yang baik antar para pihak;
m. mengoordinasikan serta memfasilitasi penanganan
pengaduan dan pelaksanaan penyaluran Program
Sembako pada seluruh kecamatan di daerah
kabupaten/kota;
n. memfasilitasi pembinaan dan penilaian atas kinerja
pendamping sosial Bantuan Sosial pangan
di wilayah kerjanya; dan
o. melaksanakan tugas lain terkait program
penanganan fakir miskin yang ditugaskan oleh
direktur yang menangani Program Sembako sesuai
dengan wilayah kerja selama tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Koordinator daerah kabupaten/kota bantuan Program
Sembako memberikan laporan bulanan pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
direktorat jenderal yang menangani pelaksanaan Program
Sembako dengan tembusan kepada dinas sosial daerah
kabupaten/kota.
(3) Koordinator daerah kabupaten/kota bantuan Program
Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilarang untuk:
a. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan
kepada KPM untuk:
1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong;
dan/atau
3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu
di e-warong.
b. menyimpan dan/atau menggunakan KKS milik KPM;
c. membentuk e-warong;
d. menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan
e. menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam
bentuk uang maupun barang terkait dengan
penyaluran Program Sembako.
(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e,
tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 37
(1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bertugas:
a. membantu pelaksanaan validasi, verifikasi, registrasi
dan mendampingi KPM dalam aktivasi rekening KPM
sesuai dengan data yang diterima;
b. mendampingi KPM dalam pembelanjaan dana
Program Sembako untuk pertama kali atau
mendampingi KPM yang mengalami kesulitan
pembelanjaan di e-warong;
c. melengkapi data KPM untuk melakukan penggantian
KPM;
d. membuat jadwal distribusi KKS bersama-sama
dengan Bank Penyalur dan dinas sosial daerah
kabupaten/kota;
e. menyusun laporan penyaluran Program Sembako
sesuai dengan wilayah kerjanya;
f. melakukan sosialisasi kepada KPM sesuai dengan
wilayah kerjanya;
g. melakukan sosialisasi Program Sembako kepada
e-warong;
h. mengumpulkan dan menyampaikan data
rekapitulasi transaksi KPM dari e-warong yang
paling sedikit memuat nama dan alamat KPM dalam
setiap tahap penyaluran kepada koordinator daerah
kabupaten/kota Program Sembako dengan
tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi;
i. memantau pelaksanaan tugas e-warong sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
j. melakukan pemantauan penyaluran Program
Sembako sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
k. melaksanakan tugas lain terkait program
penanganan fakir miskin yang ditugaskan oleh
direktur yang menangani Program Sembako sesuai
dengan wilayah kerja selama tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan memberikan
laporan bulanan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal
Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada
dinas sosial daerah kabupaten/kota dan dinas sosial
daerah provinsi melalui koordinator daerah
kabupaten/kota Bantuan Sosial pangan.
(3) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang untuk:
a. mengancam atau memaksa KPM untuk:
1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong;
dan/atau
3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu
di e-warong.
b. membentuk e-warong;
c. menyimpan dan/atau menggunakan KKS milik KPM;
d. menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan
e. menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam
bentuk uang maupun barang terkait dengan
penyaluran Program Sembako.
(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e,
tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 38
(1) Koordinator daerah kabupaten/kota bantuan Program
Sembako yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 36
dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian
sebagai koordinator daerah kabupaten/kota bantuan
Program Sembako dan sanksi lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan yang terbukti
melanggar ketentuan Pasal 37 dikenai sanksi
administratif berupa pemberhentian sebagai pendamping
sosial Bantuan Sosial pangan dan sanksi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal koordinator daerah kabupaten/kota bantuan
Program Sembako atau pendamping sosial Bantuan
Sosial pangan melakukan pelanggaran yang
mengakibatkan terjadinya kerugian materiil, Koordinator
daerah kabupaten/kota bantuan Program Sembako atau
pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dapat diminta
pengembalian atas kerugian materiil kepada Kementerian
Sosial.
Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pelaksana Program
Sembako sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai
dengan Pasal 38 ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Penanganan Fakir Miskin.
BAB VII
KOORDINASI PELAKSANAAN
Pasal 40
(1) Program Sembako merupakan program Bantuan Sosial
pangan.
(2) Program Sembako dilaksanakan oleh direktorat jenderal
yang menangani Program Sembako pada Kementerian
Sosial.
(3) Pelaksana Program Sembako sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melakukan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Pasal 41
(1) Untuk melaksanakan Program Sembako sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 diperlukan koordinasi.
(2) Koordinasi pelaksanaan Program Sembako sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi
Bantuan Sosial Pangan.
(3) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Tim Koordinasi
Bantuan Sosial Pangan:
a. daerah provinsi;
b. daerah kabupaten/kota; dan
c. kecamatan.
Pasal 42
Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a
bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran,
sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi,
menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat, serta
melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial
Pangan pusat.
Pasal 43
Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 memiliki fungsi
sebagai berikut:
a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung
pelaksanaan Program Sembako di daerah provinsi;
b. fasilitasi lintaspemangku kepentingan dan sosialisasi
Program Sembako;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Sembako
di daerah kabupaten/kota;
d. pengelolaan dan penanganan pengaduan Program
Sembako di daerah provinsi;
e. melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta
penilaian kinerja dan kompetensi koordinator daerah
kabupaten/kota Bantuan Sosial pangan dan/atau
pendamping sosial Bantuan Sosial pangan;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
e-warong di daerah provinsi bersama dengan Tim
Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah
kabupaten/kota;
g. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim
Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah
kabupaten/kota;
h. melakukan penanganan pengaduan Program Sembako
yang dilaporkan oleh masyarakat sesuai dengan wilayah
kerjanya; dan
i. pelaporan pelaksanaan Program Sembako yang ditujukan
kepada menteri koordinator yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan, Menteri, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam
negeri, dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat.
- 36 -
Pasal 44
Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilarang untuk:
a. mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan
kepada e-warong untuk melakukan kerja sama kepada
pemasok bahan pangan tertentu;
b. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan
kepada KPM untuk:
1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong;
dan/atau
3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di ewarong.
c. menerima imbalan dari e-warong, pemasok bahan
pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk
uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan
penyaluran Program Sembako.
d. imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak
termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 45
(1) Tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh
gubernur.
(2) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
a. penanggung jawab;
b. ketua merangkap anggota;
c. sekretaris merangkap anggota; dan
d. anggota.
(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dijabat oleh gubernur.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dijabat oleh sekretaris daerah provinsi.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dijabat oleh kepala dinas sosial daerah provinsi.
- 37 -
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
dapat berasal dari unsur:
a. sekretariat daerah provinsi;
b. badan perencanaan pembangunan daerah
provinsi/sekretariat tim koordinasi penanggulangan
kemiskinan daerah provinsi;
c. dinas sosial daerah provinsi;
d. dinas kependudukan dan catatan sipil daerah
provinsi;
e. dinas perdagangan daerah provinsi; dan/atau
f. perangkat daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan
daerah.
Pasal 46
Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(3) huruf b bertugas melakukan koordinasi perencanaan,
anggaran, penggantian KPM, sosialisasi, pelaksanaan
penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan
pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi
Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi dan pusat.
Pasal 47
Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
memiliki fungsi sebagai berikut:
a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung
pelaksanaan Program Sembako di daerah
kabupaten/kota dengan aparatur setempat;
b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM;
c. memastikan tersedianya pendamping sosial Bantuan
Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk
membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM,
dan pelaksanaan penyaluran Program Sembako;
- 38 -
d. melakukan sosialisasi Program Sembako kepada jajaran
pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial
Bantuan Sosial pangan, camat, dan lurah/kepala
desa/nama lain;
e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran
Program Sembako dengan Bank Penyalur;
f. memeriksa dan melengkapi data calon KPM sesuai
dengan variabel untuk keperluan pembukaan rekening
calon KPM;
g. membantu melakukan pembinaan, peningkatan
kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi
koordinator daerah kabupaten/kota Bantuan Sosial
pangan dan/atau pendamping sosial Bantuan Sosial
pangan;
h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program
Sembako di kecamatan dan kelurahan/desa/nama lain;
i. menangani pengaduan Program Sembako di daerah
kabupaten/kota;
j. memantau pelaksanaan tugas e-warong di daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri ini;
k. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan
dan perangkat kelurahan/desa/nama lain;
l. melakukan rekonsiliasi penyaluran Program Sembako
dengan cabang Bank Penyalur di daerah
kabupaten/kota;
m. melakukan penanganan pengaduan Program Sembako
yang dilaporkan oleh masyarakat sesuai dengan wilayah
kerjanya; dan
n. melaporkan pelaksanaan Program Sembako kepada Tim
Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah provinsi dan
Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan pusat.
Pasal 48
Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
dilarang untuk:
a. mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan
kepada e-warong untuk melakukan kerja sama kepada
pemasok bahan pangan tertentu;
b. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan
kepada KPM untuk:
1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong;
dan/atau
3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di ewarong.
c. menerima imbalan dari e-warong, pemasok bahan
pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk
uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan
penyaluran Program Sembako.
d. imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak
termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 49
(1) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ditetapkan oleh bupati/wali kota.
(2) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki struktur:
a. penanggung jawab;
b. ketua merangkap anggota;
c. sekretaris merangkap anggota; dan
d. anggota.
(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dijabat oleh bupati/wali kota.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
- 40 -
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dijabat oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota.
(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
dapat berasal dari unsur:
a. sekretariat daerah kabupaten/kota;
b. badan perencanaan pembangunan daerah
kabupaten/kota atau sekretariat tim koordinasi
penanggulangan kemiskinan daerah
kabupaten/kota;
c. dinas sosial daerah kabupaten/kota;
d. dinas kependudukan dan catatan sipil daerah
kabupaten/kota; dan/atau
e. perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan
kebutuhan daerah.
Pasal 50
Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c
bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan,
sosialisasi, pengaduan, pemantauan dan evaluasi Program
Sembako di kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim
Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah kabupaten/kota.
Pasal 51
Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memiliki fungsi
sebagai berikut:
a. mengoordinasikan pelaksanaan Program Sembako di
wilayah kecamatan;
b. mensosialisasikan Program Sembako di wilayah
kecamatan;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program
Sembako di kelurahan atau desa atau nama lain;
d. melakukan pembinaan terhadap perangkat kelurahan
atau desa atau nama lain terkait Program Sembako; dan
e. melaporkan pelaksanaan Program Sembako pada Tim
Koordinasi Bantuan Sosial Pangan daerah
kabupaten/kota.
Pasal 52
Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilarang untuk:
a. mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan
kepada e-warong untuk melakukan kerja sama kepada
pemasok bahan pangan tertentu;
b. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan
kepada KPM untuk:
1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong;
dan/atau
3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di ewarong.
c. menerima imbalan dari e-warong, pemasok bahan
pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk
uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan
penyaluran Program Sembako.
d. imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak
termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 53
(1) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan oleh
camat.
(2) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur:
a. penanggung jawab;
b. ketua merangkap anggota;
c. sekretaris merangkap anggota; dan
d. anggota.
(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dijabat oleh camat.
- 42 -
(4) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d ditetapkan
oleh camat.
(5) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat berasal dari unsur:
a. sekretariat kecamatan;
b. seksi kesejahteraan sosial;
c. seksi kependudukan dan catatan sipil;
d. lurah atau kepala desa atau nama lain; dan/atau
e. unsur lain yang terdapat di kecamatan sesuai
dengan kebutuhan.
Pasal 54
Lurah atau kepala desa atau nama lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf d selain memiliki
fungsi dalam Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan
kecamatan juga memiliki fungsi sebagai berikut:
a. berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Batuan Sosial
Pangan daerah kabupaten/kota, Tim Koordinasi Bantuan
Sosial Pangan kecamatan, tenaga pelaksana Program
Sembako, dan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal
distribusi KKS;
b. menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendistribusian
KKS sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Bank
Penyalur;
c. menginformasikan KPM untuk hadir dalam
pendistribusian KKS sesuai dengan jadwal yang
disepakati dengan Bank Penyalur;
d. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kelurahan atau
desa atau nama lain;
e. menyiapkan data KPM;
f. memastikan kebenaran data KPM;
g. melaksanakan sosialisasi Program Sembako kepada KPM;
dan
h. melakukan pemantauan pelaksanaan Program Sembako.
Pasal 55
Lurah atau kepala desa atau nama lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 dilarang untuk:
a. mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan
kepada e-warong untuk melakukan kerja sama kepada
pemasok bahan pangan tertentu;
b. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan
kepada KPM untuk:
1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong;
dan/atau
3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di ewarong.
c. menerima imbalan dari e-warong, pemasok bahan
pangan, dan/atau pihak manapun baik dalam bentuk
uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan
penyaluran Program Sembako.
d. imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak
termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
PENGELOLAAN PENGADUAN
Pasal 56
(1) KPM, masyarakat, dan pemangku kepentingan dapat
menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan Program
Sembako.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kementerian Sosial, tim koordinasi
Bantuan Sosial pangan daerah provinsi, tim koordinasi
Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota, Bank
Penyalur, dan/atau tenaga pelaksana Program Sembako.
(3) Selain disampaikan kepada Kementerian Sosial, tim
koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi, tim
koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah
kabupaten/kota, Bank Penyalur, dan/atau tenaga
pelaksana Program Sembako sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pengaduan dapat disampaikan melalui
sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional
layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat.
Pasal 57
Pengelolaan pengaduan Program Sembako dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 58
(1) Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dinas
sosial daerah kabupaten/kota, dan Bank Penyalur
melakukan pengawasan terhadap e-warong dalam
pelaksanaan Program Sembako.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
bentuk pemantauan di lapangan dan/atau pengecekan
terhadap laporan pengaduan masyarakat mengenai
pelaksanaan Program Sembako.
(3) Laporan pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan
Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui berbagai sarana termasuk media
sosial, sistem informasi pengaduan yang dikelola oleh
Kementerian Sosial, dan/atau sistem informasi Whistle
Blowing System Komisi Pemberantasan Korupsi.
(4) Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan/atau
hasil pengecekan terhadap laporan pengaduan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kementerian Sosial dapat memberikan sanksi
administratif kepada e-warong.
(5) Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan/atau
hasil pengecekan terhadap laporan pengaduan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas
sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah
kabupaten/kota, atau Bank Penyalur menyampaikan
rekomendasi kepada Kementerian Sosial untuk
memberikan sanksi administratif kepada e-warong.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) berupa penonaktifan sebagai e-warong
penyalur Program Sembako.
(7) Penonaktifan sebagai e-warong penyalur Program
Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan
terhadap e-warong yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan
Pasal 11.
(8) Dalam hal e-warong terbukti melakukan pelanggaran
yang mengakibatkan terjadinya kerugian materiil, ewarong dapat diminta pengembalian atas kerugian
materiil kepada Kementerian Sosial.
Pasal 59
Kementerian Sosial menyampaikan informasi mengenai
penonaktifan sebagai e-warong penyalur Program Sembako
kepada Bank Penyalur, dinas sosial daerah provinsi, dan
dinas sosial daerah kabupaten/kota.
Pasal 60
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak
terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan
dan kegiatan Program Sembako.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui dan memastikan
pelaksanaan Program Sembako sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan
kebutuhan.
(4) Hasil pemantauan dianalisis dan dilaporkan kepada tim
pengendali pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial
secara nontunai.
(5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.
Pasal 61
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak
terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan
kegiatan Program Sembako.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan.
(3) Kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak independen
seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi
lainnya.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 62
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan evaluasi kebijakan terhadap
Program Sembako yang dilakukan secara berkala.
(2) Hasil evaluasi kebijakan terhadap Program Sembako
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan
pelaksanaan program.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan
kebijakan Program Sembako selanjutnya.
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 63
(1) Sumber pembiayaan Bantuan Sosial Program Sembako
berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
(2) Sumber pembiayaan operasional Program Sembako
berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, e-warong yang
ada pada saat ini harus menyesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui
Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha
Bersama Program Keluarga Harapan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan
Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung
Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program
Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 901); dan
b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 66
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
instrumen hukum yang merupakan dasar hukum yang
berkaitan dengan penyaluran BPNT, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Menteri ini.
Pasal 67
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 950
Tidak ada komentar:
Posting Komentar